Indonesian Labour Movement Focal Points: Decent Wage, Precarious Jobs and Universal Health Care

To commemorate the 10th World Day of Decent Work, thousands of workers, members of the Indonesian Trade Union Confederation, held a rally in front of the Presidential Palace in Jakarta on 7 October 2017.  As reported in all media outlets: the rally agenda, inter alia, includes wage increase up to USD 50 per month in 2018 to ensure decent wage for workers, the elimination of precarious working scheme through outsourcing and internship (magang) and universal health care for all Indonesian citizens.

The focus of Indonesia labour movement is still lingered on the wage discourse showing that welfare in Indonesia context is all about wage. This indicates that welfare support system which arguably the domain of the state is still highly depended on private economy activity regardless the existing welfare policy such as the universal health care (BPJS Kesehatan).

On the other hand, flexibility that a lot of businesses sought for to be able to compete in the national and global market likely disregard the idea of welfare. Thus, the everlasting demands for eliminating outsourcing and internship (magang) practice. This shows that the construction of the Indonesian Labour Act No. 13 of 2003, in some parts, did not include social and collectivism aspirations but to put on the pedestal economic interests.

Untuk memperingati hari Kerja Layak Sedunia yang ke-10, ribuan pekerja, anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mengadakan unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2017 kemarin. Seperti yang dilaporkan di semua media: agenda unjuk rasa, antara lain, menuntut peningkatan upah sebesar USD 50 per bulan pada tahun 2018 untuk memastikan upah yang layak bagi pekerja, penghapusan skema kerja tidak tetap melalui outsourcing dan magang dan perawatan kesehatan universal untuk seluruh warga negara Indonesia.

Fokus gerakan buruh Indonesia masih bertahan dalam wacana upah yang menunjukkan bahwa konteks kesejahteraan di Indonesia adalah tentang upah. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendukung kesejahteraan yang bisa dibilang sebagian besar merupakan domain negara masih sangat bergantung pada kegiatan ekonomi swasta terlepas dari kebijakan kesejahteraan yang ada seperti perawatan kesehatan universal (BPJS Kesehatan).

Di sisi lain, fleksibilitas yang banyak dicari usaha untuk bisa bersaing di pasar nasional dan global cenderung mengabaikan gagasan kesejahteraan. Dengan demikian, tuntutan abadi untuk menghilangkan praktik outsourcing dan magang (magang). Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia No. 13 tahun 2003, pada bagian tertentu, tidak mencakup aspirasi sosial dan kolektivisme namun menempatkan kepentingan ekonomi sebagai tumpuan utama.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s