Private Compliance Initiative: Neo-liberalism Approach on Regulated Labour (Part II)

B. Private Compliance Initiative

Economic globalization has led to the shift of supply chains to less developed countries where cheaper prices and cheap labour are abundant. In the past 30 years, garment industry, for example, significantly expands their production and distribution to less developed countries such as China, Bangladesh and Turkey (Turker and Altuntas, 2014). This has its own risks that are associated with weak regulation and labor inspection in the supply countries, primarily of issues such as working conditions and human rights violations.

Social Compliance Initiative of the international garment industry is fueled by the emergence of media campaigns and the demands of non-governmental organizations, trade unions and customers towards unethical sourcing practice in the global supply chains. These external stakeholders view the international garment business practice has unfairly exploited workers by hiding behind the absence or weakness of regulations and state control over labour issues. Stakeholders also argue that multinational garment corporations have responsibility to ensure workers who make their products are protected and that their universally basic rights are recognized even if they are of other companies within the corporation’s supply chains.

Basically private social compliance initiative aims to encourage ethical sourcing, transparency, and compliance across the supply chain (Mayer and Pickles, 2010). Efforts made outside of these state institutions are voluntary efforts to extend corporate responsibility to the global supply chain. Due to pressure from stakeholders significantly affecting the company’s image that impacts customer confidence and sales volume (O’Rourke, 2003), international garment companies establish an integrated corporate responsibility system in their global sourcing practice and cover all production chains. Opponents of the system argue that the initiative is established only to protect corporation’s image and alleviate the pressure of the external stakeholders. However, the proponents assert that the system not only encourage compliance to the state regulation but also foster a socially responsible market on which sometimes state regulation falls short.

At the beginning of the formation of the social compliance system, international garment companies based their system on the concept of a three-dimensional model principles, policies and processes that evolved as the concept developed. Private social compliance system generally comprises of assessment standards, audits/assessments and corrective actions. In general, the assessment standard or better known as Code of Conduct (CoC) is a summary of the International Labor Organization’s international core labor standards comprising values of child labor protection, recognition of workers’ right to freedom of association, anti-discrimination, anti-forced labor, working time and rest periods, compensation and safe and healthy working conditions (Esbenshade, 2004). Environmental protection is also one of the main concerns of some international garment buyers and covered by their CoCs. The CoCs also include a norm of respecting the National Labour and Environment Regulations.

CoC becomes the main reference in conducting audit or assessment. Assessment can be done by an external party that is an independent audit company or internally by the corporation employees (Welford and Frost, 2006). Assessors and auditors use triangulation method when conducting their work. The method includes document and records checks, interview with workers and management, and production floor observation. The data obtained during the assessment process will be compared with the CoC and concerned National Regulations to determine the compliance level of the supplier. Assessment reports are then used by the auditees to determine remedial measures and by international buyers to weight on their current and future order and production strategies at the assessed suppliers.

Corrective action actions are generally undertaken by the management of garment suppliers under the supervision of international buyers’ representatives. In other words, the plan and implementation of remedial actions are solely the responsibility of the employer, without the involvement of their stakeholders. In this stage of improvement the buyer establishes the time standard of corrective action, provides important information about acceptable corrective action, monitors and periodically measures the results of the improvement. Nike, for example, has teams in countries where the production of goods is conducted that monitors compliance levels and improves working conditions (Carroll, et al., 2013). In a certain period of time, audit or assessment will be conducted again to measure compliance levels and latest working conditions improvement at the suppliers.

B. Prakarsa Kepatuhan Swasta

Globalisasi ekonomi menyebabkan berpindahnya rantai pasokan ke negara-negara yang kurang berkembang dimana harga produkai lebih murah dan pasokan tenaga kerja murah berlimpah. Sektor garmen, misalnya, secara signifikan memperluas produksi dan distribusi barang ke negara-negara kurang berkembang seperti China, Bangladesh dan Turki dalam jangka waktu 30 tahun terakhir (Turker dan Altuntas, 2014). Perpindahan rantai produksi ke negara-negara kurang berkembang memiliki resiko tersendiri terkait dengan lemahnya peraturan dan pengawasan ketenagakerjaan yang menimbulkan masalah-masalah ketenagakerjaan dan hak asasi manusia di supplier-supplier garmen.

Prakarsa kepatuhan sosial industri garment internasional dipicu oleh munculnya kampanye media dan tuntutan lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan customer terhadap praktek bisnis yang tidak etis di rantai pasokan global. Pemangku kepentingan industri garmen internasional tersebut melihat bahwa praktek bisnis industri garmen internasional secara tidak adil telah mengeksploitasi manusia dengan berlindung dibalik ketiadaan atau lemahnya peraturan dan pengawasan negara terhadap isu ketenagakerjaan. Para pemangku kepentingan juga berargumentasi bahwa perusahaan-perusahaan garmen internasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan pekerja-pekerja yang membuat produk mereka terlindungi dan terpenuhi hak-hak dasarnya yang diakui secara universal,  walaupun secara organisasi pekerja-pekerja tersebut adalah pekerja dari perusahaan lain di rantai supplai mereka.

Pada dasarnya private social compliance initiative bertujuan untuk mendorong ethical sourcing, transparansi, dan kepatuhan di seluruh rantai pasokan (Mayer dan Pickles, 2010). Upaya yang dilakukan di luar lembaga negara ini merupakan upaya yang bersifat sukarela untuk memperluas tanggungjawab korporasi ke rantai pasokan global. Dikarenakan tekanan dari para pemangku kepentingan secara signifikan mempengaruhi citra perusahaan yang berdampak pada tingkat kepercayaan customer dan volume penjualan (O’Rourke, 2003), perusahaan-perusahaan garmen internasional membentuk sistem tanggungjawab korporasi yang terintegrasi dalam global sourcing practice dan mencakup semua rantai produksi. Penentang sistem tersebut berpendapat bahwa prakarsa kepatuhan sosial hanya dibentuk untuk melindungi citra perusahaan dan mengatasi tekanan para pemangku kepentingan. Namun, para pendukung menegaskan bahwa sistem tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap peraturan negara tapi membangun pasar yang bertanggung jawab sosial yang kadang-kadang peraturan negara gagal dalam mencapai tujuan tersebut.

Pada awal pembentukan sistem social compliance, perusahaan-perusahaan garmen internasional mendasarkan sistem mereka pada konsep model tiga dimensi mengenai prinsip, kebijakan dan proses yang berevolusi seiring perkembangan konsep tersebut. Sistem private social compliance yang dibentuk terdiri dari pembentukan standar penilaian, audit atau penilaian kepatuhan dan tindakan perbaikan. Pada umumnya standar penilaian atau lebih dikenal dengan nama Code of Conduct (CoC) merupakan ringkasan dari the International Labour Organization international core labour standards yang terdiri dari nilai-nilai perlindungan buruh anak, pengakuan hak pekerja akan kebebasan berserikat, anti diskriminasi, anti kerja paksa, waktu kerja dan waktu istirahat, kompensasi serta kondisi kerja yang sehat dan aman (Esbenshade, 2004). Perlindungan terhadap lingkungan hidup juga menjadi salah satu pusat perhatian beberapa perusahaan pembeli garmen internasional dan menjadi salah standar yang tercakup dalam CoC mereka.

CoC menjadi acuan utama dalam melakukan audit atau penilaian. Penilaian dapat dilakukan oleh pihak eksternal yaitu perusahaan audit atau secara internal oleh perwakilan perusahaan pembeli garmen internasional (Welford dan Frost, 2006). Penilai menggunakan metode triangulasi yaitu pemeriksaan dokumen, wawancara dengan sampel pekerja dan manajemen perusahaan produksi garmen, serta observasi lapangan. Data yang diperoleh selama proses penilaian akan dibandingkan dengan standar CoC untuk menentukan tingkat kepatuhan suatu supplier garmen. Laporan penilaian kemudian digunakan oleh supplier garmen untuk menentukan tindakan perbaikan dan oleh pembeli internasional untuk memutuskan strategi pesanan dan produksi.

Tindakan perbaikan atau corrective action secara umum dilakukan oleh manajemen supplier garmen dengan pengawasan perwakilan pembeli internasional. Dengan kata lain, rencana dan implementasi tindakan perbaikan semata-mata merupakan tanggungjawab dari pihak pengusaha, tanpa keterlibatan pemangku kepentingan lainnya. Dalam tahap perbaikan tersebut perusahaan pembeli menentukan standar waktu perbaikan, menyediakan informasi penting mengenai acceptable corrective action, memonitor dan mengukur secara berkala hasil dari perbaikan. Nike, misalnya, memiliki tim di negara-negara dimana produksi barang-barang dilakukan yang melakukan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan dan perbaikan kondisi kerja (Carroll, et al., 2013). Dalam jangka waktu tertentu, audit atau penilaian akan dilakukan lagi untuk mengukur tingkat kepatuhan dan perbaikan kondisi kerja terbaru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s